Ambon, Kemenkum Maluku — Sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya proses pengesahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Maluku, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menyelenggarakan kegiatan syukuran yang berlangsung di Desa Wisata Negeri Laha(12/07/25) Capaian ini menandai keberhasilan Maluku dalam merampungkan 100% legalisasi KDMP dari total 1.235 desa/kelurahan.

Dalam Kesempatan tersebut, Kakanwil Saiful Sahri menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari kerja bersama, komitmen tinggi, dan semangat kolektif dalam menghadirkan pelayanan hukum yang merata hingga ke tingkat desa. Ia menegaskan bahwa koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga wadah kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Saiful Sahri juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para notaris, maupun tim internal Kanwil Kemenkum Maluku yang dengan penuh dedikasi dan semangat kebersamaan mewujudkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Ketua Pengwil INI Maluku, Abigael Agnes Serworwora turut menyampaikan rasa terima kasih atas pendampingan intensif dari Kakanwil Kemenkum Maluku,Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan tim bidang Administrasi Hukum Umum, yang telah menjadi motor penggerak dalam proses percepatan pengesahan KDMP secara menyeluruh.

Rangkaian kegiatan syukuran diisi dengan doa bersama, ramah tamah, dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kuatnya sinergi yang telah terjalin. Suasana berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan cerminan keberhasilan yang lahir dari semangat gotong royong.

Sorong — Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program nasional ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi berbadan hukum di seluruh Indonesia.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar target administratif, tetapi langkah konkret untuk membangun ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Widodo pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program
LNasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Gubernur Papua Barat Daya beserta jajarannya, di Sorong (11/07/25).

Widodo memaparkan, per-11 Juli 2025, capaian pengesahan koperasi di Papua Barat Daya baru mencapai 42% dari total desa dan kelurahan. Padahal, target saat peluncuran adalah 100% koperasi telah disahkan secara hukum.

Namun, Widodo mengakui masih ada tantangan besar, seperti akses geografis sulit dan keterbatasan notaris, terutama di daerah seperti Kaimana. Ia mengusulkan solusi berupa posko notaris sementara, dukungan logistik Satgas daerah, serta penguatan jaringan internet, termasuk melalui pemanfaatan Starlink.

Untuk memastikan percepatan tersebut, Widodo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Daya. Selain itu, para notaris pusat, wilayah, dan daerah juga telah turun langsung dan berkoordinasi aktif dengan posko percepatan KDMP/KKMP di berbagai titik. Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah, menyelesaikan kendala administratif, serta mempercepat proses legalisasi koperasi di daerah.
“Kami optimis, dengan kerja sama semua pihak, Papua Barat Daya bisa jadi provinsi terdepan dalam pembentukan koperasi berbadan hukum di Indonesia Timur,” tuturnya.

Widodo menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Kami hadir bukan hanya membawa regulasi, tapi juga solusi. Papua Barat Daya harus jadi pelopor di timur Indonesia,” tutupnya.

Ambon, Kemenkum Maluku — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku,Saiful Sahri menghadiri kegiatan peresmian Konsulat Van Het Nederlandse (Konsulat Belanda) yang diselenggarakan pada Kamis malam, 10 Juli 2025, bertempat di Gedung Konsulat Belanda, Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi momentum bersejarah dalam mempererat hubungan bilateral antara Kerajaan Belanda dan masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon.

Konsulat Van Het Nederlandse hadir sebagai perwakilan resmi yang bertugas memberikan bantuan sosial kepada warga negara Belanda yang berada di wilayah Maluku, serta menjembatani kerja sama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi lokal. Salah satu fokus utama konsulat adalah mendukung masyarakat Maluku dalam mengakses beasiswa, melaksanakan proyek-proyek sosial, serta memperluas jangkauan distribusi dan pemasaran produk lokal, seperti pala—komoditas unggulan Maluku yang memiliki keterkaitan historis dengan Belanda.

Dalam sambutannya, perwakilan Kerajaan Belanda menyampaikan bahwa peresmian konsulat ini merupakan bentuk penghormatan khusus dari Parlemen Kerajaan Belanda kepada Indonesia, khususnya kepada masyarakat Kota Ambon. Pernyataan ini disampaikan sebagai pengakuan terhadap hubungan panjang yang telah terjalin antara Ambon dan Belanda, serta komitmen untuk terus memperkuat ikatan tersebut melalui kerja sama nyata.

Menurut Kakanwil, Pembukaan konsulat ini merupakan simbol hubungan yang tidak hanya bersifat historis, tetapi juga berorientasi ke depan dalam memperkuat pelayanan hukum, mendukung pembangunan sosial, serta mendorong peran aktif masyarakat Maluku dalam kerja sama lintas negara.

Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah dan dialog singkat antara perwakilan Pemerintah Daerah dan Delegasi Kerajaan Belanda, yang membahas potensi kolaborasi lanjutan di masa mendatang.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh penting daerah, antara lain Wakil Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, Asisten II Pemerintah Kota Ambon, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Maluku, Kapolres Ambon, serta perwakilan dari Detasemen Intelijen dan Keamanan Maluku, dan para notaris.

Jakarta, 10 Juli 2025 — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyerahkan warga negara Federasi Rusia, Alexander Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Zverev (AVZ) kepada Pemerintah Federasi Rusia, pada Kamis, 10 Juli 2025. Penyerahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Federasi Rusia kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Juni 2022.

Proses ekstradisi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tertanggal 2 Juni 2025.

Keputusan tersebut mengabulkan permohonan ekstradisi dan menunjuk Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai otoritas pusat untuk melaksanakan penyerahan AVZ kepada pihak pemohon. Keputusan Presiden ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan dari Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Rangkaian penyerahan AVZ diawali dengan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Pengadilan dan Pengembalian Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Proses penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Minutes of Surrender oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) dan perwakilan dari Pemerintah Federasi Rusia.

Penandatanganan ini disaksikan oleh kementerian dan lembaga terkait, dan dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. Penyerahan AVZ kepada Pemerintah Federasi Rusia ini merupakan ekstradisi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Rusia.

"Meski Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia saat ini masih dalam proses ratifikasi, pelaksanaan ekstradisi ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara dalam memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas," Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo.

Ekstradisi ini juga berlangsung dalam momen bersejarah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Federasi Rusia, menandai hubungan yang semakin erat dan saling percaya dalam upaya bersama menegakkan hukum dan keadilan di tingkat internasional.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses ekstradisi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (due diligence), penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

"Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam kerja sama internasional, guna menghadapi tantangan global terkait kejahatan lintas negara yang semakin kompleks," ucap Widodo.

Melalui langkah ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam membangun sistem hukum internasional yang adil, transparan, dan profesional.

Buru, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus menggenjot perlindungan kekayaan intelektual produk unggulan daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selama dua hari, Selasa-Rabu (8–9 Juli 2025).

Koordinasi secara intensif dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku sebagai bagian dari percepatan pemenuhan dokumen Deskripsi Indikasi Geografis (IndiGeo) dan penguatan layanan kekayaan intelektual.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Reza Adytias Ananda ini dilaksanakan secara langsung (on the spot) di Kabupaten Buru sebagai bentuk nyata komitmen pelayanan publik dan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat lokal. Agenda utama meliputi tindak lanjut kelengkapan data dokumen IndiGeo serta peningkatan layanan kekayaan intelektual.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah produk khas Kabupaten Buru diprioritaskan untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, yaitu, Minyak Kayu Putih Buru, Beras Memberamo, Hotong, Kain Ikat Kepala Lestari.

Menurut Reza Adytias Ananda bahwa Kegiatan ini merupakan strategi jitu dari Kanwil kemenkum Maluku dalam memberikan layanan hukum yang cepat, tepat, dan nyata kepada masyarakat.

Reza mengatakan bahwa perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, baik di pasar nasional maupun internasional.

"Dengan perlindungan IndiGeo, produk-produk Kabupaten Buru buru tidak hanya terlindungi dari klaim luar, tetapi juga mendapat nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat," ujar Reza Adytias Ananda.

Sementara itu Wakil Bupati Buru, Sudarmo, menegaskan bahwa percepatan ini akan segera dibahas lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Kami berkomitmen mempercepat proses pengakuan Hak Kekayaan Intelektual komunal atas produk-produk lokal. Ini bukan hanya soal legalitas, tapi juga perlindungan terhadap warisan budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat," ujar Sudarmo.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Minyak Kayu Putih menjadi prioritas utama karena telah memiliki Surat Keputusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (SK MPIG) sejak 2024.

Dalam penyusunannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan UPTD Dinas Kehutanan dilibatkan sebagai pengawas teknis. Dinas LKH juga turut mendampingi penyusunan deskripsi IndiGeo, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera melengkapi data yang diperlukan sebagai bagian dari kelengkapan dokumen.

Draft surat rekomendasi usulan Minyak Kayu Putih sebagai produk IndiGeo resmi Kabupaten Buru juga telah diajukan kepada Bupati dan tinggal menunggu penandatanganan.

Untuk memastikan proses berjalan lancar, Bagian Hukum setda Kabupaten Buru akan menjadi koordinator dalam pelaporan, pemantauan, dan koordinasi lintas OPD guna memenuhi seluruh dokumen deskripsi yang dipersyaratkan. (Humas/H.S)